Kalangan dewan meminta pihak-pihak yang tidak mengerti teknis perubahan peraturan perundang-undangan untuk tidak menyebarkan hoaks terkait dengan langkah Presiden RI Joko Widodo yang telah mencabut Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penolakan terhadap legalisasi investasi Minuman Keras (Miras) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terus bermunculan. Salah satunya datang dari Fraksi PPP DPR RI.

Kalangan dewan menilai wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan pilihan ideal untuk merespon polemik penggunaan pasal karet dalam UU tersebut.

Kejadian tewasnya salah seorang tahanan Polresta Balikpapan, yakni Herman merupakan tamparan keras bagi komitmen “Presisi” yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kalangan dewan meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memiliki bank data yang menyimpan profil (profilling) lengkap para hakim yang akan menjadi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) RI. 

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani meminta Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti hasil investigasi Komnas HAM terkait penembakan sejumlah anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, ada sekitar 13 Komisaris Jenderal Polisi yang masih aktif. Baik itu jenderal yang berada di internal maupun eksternal Polri.

Kalangan dewan ikut angkat bicara soal isu pergantian Kapolri dilakukan sepaket dengan Wakapolri. 

Kalangan dewan angkat bicara soal langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI). Total ada 59 rekening yang diblokir oleh PPATK.