Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan DPR semangat dan fokus dalam menangani pandemi global Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Angggota Komisi III DPR Arsul Sani mengingatkan agar KPK tidak terlalu asik dengan operasi tangkap tangan (OTT). Akibatnya, pengungkapan kasus korupsi besar menjadi terlupakan.

Dukungan PPP untuk bentuk Pansus Jiwasraya supaya ada kejelasan, seperti Pansus Century

Jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak diduduki oleh para politisi atau orang yang masih aktif di partai politik.

"Kalau PPP, saya tidak bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politisi kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Setiap anggota DPR dinilai punya cara pandang yang berbeda-beda tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wacana pemerintah menaikan dana partai politik (Parpol) senilai Rp 1000 per suara dinilai masih kurang.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengusulkan kenaikan dana partai politik (Parpol) menjadi Rp 1000 per suara.

Arsul mengaku heran kegiatan pendidikan di Akpol bermuatan kekerasan fisik

Wacana PPP kubu Djan Faridz untuk mengevaluasi dukungan kepada Calon Gubernur DKI Jakarta Ahok dianggap hanya pepesan kosong.

Sewajarnya, kata dia, aturan gelar perkara dilakukan secara tertutup.