Rapimnas Partai Hanura merekomendasikan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum (Ketum) dalam Muyawarah Nasional (Munas) yang rencananya Desember mendatang.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal mengambil langkah hukum terkait pencoretan calon anggota DPD RI dari partai politik (Parpol).

KPU mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI. OSO merupakan calon anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat.

DPD merespon somasi Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO). Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPD, Ma`ruf Cahyono mengirim surat balasan untuk menjawab somasi MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) telah melakukan penghinaan terhadap lembaga negara. Dimana, Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut "MK goblok".

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) telah melakukan penghinaan terhadap lembaga negara. Dimana, Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut "MK goblok".

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding atas SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO) masa bakti 2015-2020.

Sejak menjabat sebagai Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) tidak penah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri. Apa alasannya?

Melihat pergerakan Dollar tehadap Rupiah yang sangat cepat membuat dunia bisnis, perbankan dan masyarakat luas menjadi khawatir