Ilustrasi PJJ (Foto: Shutterstock)
Jakarta, Jurnas.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), di tengah pandemi Covid-19.
Pernyataan ini disampaikan menyusul peristiwa siswa 15 tahun bunuh diri di Tarakan, Kalimantan Utara, yang diduga kuat pemicunya adalah stres akibat banyaknya tugas sekolah daring.
"FSGI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan PJJ fase kedua yang sudah berlangsung hampir satu semester ini," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan persnya pada Jumat (30/10).
"Hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan PJJ, baik dari sisi pemerintah, sekolah, maupun orangtua untuk membantu siswa belajar dan mengurangi beban psikologisnya selama menjalani PJJ," imbuh dia.
Selain itu, FSGI juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendorong para pengawas, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan guru untuk membuat kesepakatan memberi perlindungan dan pemaafan dalam pengumpulan tugas.
"Bentuk perlindungan terhadap perserta didik bermasalah dalam PJJ, tugas yang diberikan seringan-ringannya baik dari segi KD ( Kompetensi Dasar) ataupun dari segi jumlah soalnya," ujar Heru.
FSGI mendorong pihak sekolah dan para guru mengurangi beban psikologis peserta didik, dengan mengurangi beban tuntutan pengumpulan tugas.
Wapres Amin Anggap PJJ Sama dengan Tidak Belajar
Untuk tugas yang sudah menumpuk dan terlanjur tidak dikerjakan di waktu yang lalu, lanjut Heru, diputuskan diberikan pemaafan setelah peserta didik diberikan bimbingan dan pembinaan psikologis.
"Setelah mental peserta didik dibina dan disiapkan untuk mengerjakan tugas yang baru di waktu yang akan datang, itulah yang akan ditagih," kata dia.
KEYWORD :Pembelajaran Jarak Jauh PJJ FSGI Heru Purnomo
