Pasukan keamanan mengintervensi pengunjuk rasa dengan gas air mata selama protes di Beirut, Lebanon pada 1 September 2020 [Houssam Shbaro / Anadolu Agency]
Jakarta, Jurnas.com - Amnesty International mendesak pihak berwenang Lebanon untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban petugas yang terlibat dalam penindasan pengunjuk rasa selama demonstrasi Oktober 2020 lalu.
"Pihak berwenang Lebanon tidak hanya gagal untuk memenuhi tuntutan sah masyarakat atas hak-hak sosial dan ekonomi mereka, tetapi juga semakin terpaksa menekan hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi," kata kelompok hak asasi yang berbasis di London dalam sebuah laporan, dilansir Middleeast, Senin (19/10).
Sebelumnya, pada peringatan pertama 17 Oktober 2020, warga Lebanon melakukan demonstrasi atas memburuknya situasi ekonomi negara tersebut.
Amnesty menuduh pasukan keamanan Lebanon menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, menambahkan bahwa tindakan keras paling brutal terjadi setelah ledakan 4 Agustus di pelabuhan Beirut ketika tentara Lebanon dan orang-orang bersenjata tak dikenal melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang menyebabkan luka-luka 230 orang.
"Alih-alih berfokus pada menangani tuntutan sah yang memicu protes, pihak berwenang telah berusaha untuk mengintimidasi dan membungkam aktivis dan kritikus," kata pengawas tersebut.
Pengumuman pajak tambahan pada 17 Oktober 2020 memicu demonstrasi massal di seluruh Lebanon sebagai protes atas memburuknya kondisi kehidupan dan korupsi yang meluas di kalangan elit penguasa negara itu.
Lebanon Sita 20 Ton Amonium Nitrat Ilegal
Amnesti Internasional Pemerintah Lebanon Tuntutan Publik
