Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com - Kisruh soal isu adanya upaya mengganti Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia disinyalir sebagai bagian dari kampanye hitam yang mengandung pembodohan nalar pikir.
"Saat ini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).
Hasto menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi. Dan dalam konstruksi meta legal itu Pancasila termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
"Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final," tegasnya.
Kata Hasto, manakala ada yang menuduh bahwa ideologi dan falsafah Pancasila akan diubah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), maka itu sama saja dengan pembodohan nalar publik.
"Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa," tukas Hasto.
Harusnya, kata Hasto, semua bisa memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan.
"Termasuk berlomba menebar kebaikan untuk rakyat serta membangun masa depan bangsa agar lebih makmur dan lebih berkeadilan," tegasnya.
Ia pun mengajak semua pihak mempelajari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, serta sejarah perpecahan suatu negara.
"Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia," ungkapnya.
Karena itulah, Hasto mengingatkan bahwa ideologi itu menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu.
"Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila," tuntas Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan.
Pancasila RUU HIP Falsafah
