Pupuk subsidi (Foto: CNBC)
Semarang, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin mendesak, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kluster pangan agar mengutamakan kepentingan petani.
Sebagai perusahaan negara, kata Hasan, BUMN di sektor pangan ini tidak hanya berorientasi keuntungan, tapi seberapa besar upaya pembinaannya kepada petani.
Ia mencontohkan, Perkebunan Nusantara 9 (PTPN 9) yang 66% lahan perkebunan tebunya milik rakyat, harus memastikan tidak hanya menyerap hasil tebu petani, tapi memberikan pembinaan kepada para petani tersebut.
"PTPN harus memberikan perlindungan kepada petani. Petani yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, harus dibantu," kata Hasan dalam rapat kerja yang digelar di kantor PN 9 di Semarang, Sabtu (29/2).
Dalam rapat tersebut, Hasan meminta PTPN 9 tidak membiarkan adanya praktik koordinator yang menguasai lahan tebu petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
Bapanas: Perpres Cadangan Pangan Pemerintah Jadikan Posisi Holding BUMN Pangan Makin Strategis
"Pupuk bersubsidi ini, khusus untuk petani yang lahannya kurang dari dua hektare, kalau ada pihak yang mengkoordinir petani dan mengambil keuntungangan, jangan dibiarkan. Bayangkan kalau dia menguasai 600 hektare lahan dari para petani yang lahannya kurang dari dua hektare, berapa keuntungan yang dia dapat, sementara petaninya tidak dapat kemudahan," tegasnya.
Terkait beredarnya kabar kelangkaan pupuk bersubsidi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy, menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi.
Hanya saja pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang memenuhi syarat, yakni tergabung dengan kelompok tani, luas lahannya kurang dari dua hektare dan telah mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Jika sudah mengisi RDKK, jangan khawatir berapapun yang dibutuhkan akan dipenuhi,” tuturnya saat meninjau areal pertanian bawang putih di kawasan Kledung, Temanggung, Jumat (28/2).
Masyarakat, tambah Sarwo Edhy, tidak perlu khawatir kekurangan pupuk, karena hingga saat ini baru 21 persen pupuk bersubsidi yang sudah diserap, bahkan untuk KabupatenTemanggung baru 15%.
Hasan juga menegaskan, negara menjamin ketersediaan pupuk untuk petani. Isu seolah-olah ada kelangkaan pupuk sengaja dihembuskan pihak tertentu agar tidak ada pembatasan terhadap siapa yang berhak membeli pupuk bersubsidi.
"Isu kelangkaan pupuk ini memang permainan petani kaya, yang luas lahannya di atas dua hektar," pungkasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pimpinan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri, Bulog, PT Pertani, PT Perinus, PT Pupuk Indonesia, PT Garam, PT Berdikari, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), juga dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah.
KEYWORD :BUMN Pangan Hasan Aminuddin Sarwo Edhy Kelangkaan Pupuk
