Menteri BUMN Janji Bayar Cicilan Nasabah Jiwasraya Mulai Maret

Jakarta, Jurnas.com - Menteri BUMN, Erick Thohir berjanji akan memulai pembayaran dana tunggakan klaim dana nasabah Asuransi Jiwasraya pada akhir Maret mendatang.

Hal itu disampaikan Erick Thohir saat rapat kerja dengan Panja Jiwasraya Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1). Menurutnya, pemerintah melalui kementerian BUMN akan segera menyelesaikan pembayaran kepada seluruh nasabah pemegang polis asuransi Jiwasraya.

"Dari jajaran kementerian, tim Jiwasraya kita akan berupaya selesaikan mulai pembayaran awal di akhir Maret, kalau bisa lebih cepat kita lakukan," kata Erick.

Ketua Panja Komisi VI DPR, Aria Bima mengatakan, rapat Panja kali ini dalam rangka penyelesaian pengembalian atas pemegang saham dan pemegang polis asuransi Jiwasraya.

"Pembentukan Panja ini terkait permasalahan asuransi Jiwasraya. Panja ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan gagal bayar kepada pemegang polis senilai Rp 12,4 triliun," kata Aria, saat membuka rapat Panja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya.

Adapun target Panja, lanjut Aria, ingin mendapat masukan kinerja koorporasi yang akibatkan terjadinya gagal bayar. Termasuk ingin mengawal sejauh mana kementerian BUMN termasuk Jiwasraya menyelesaian pembayaran polis para nasabah.

"Kita ingin tahu betul permasalahan. Keinginannya secepat mungkin penyelesaian Jiwasraya terutama berkaitan jatuh tempo pemegang polis dan pemegang saving plan yang tinggi, keputusan harus disampaikan ke nasabah," terangnya.

"Berkaitan rencana aksi korporasi yg perlu pendalaman kajian belum bisa disampaikan secara terbuka. Silakan pak menteri sampaikan prakata awal. Dalam pendalaman nanti tertutup," demikian Aria.

KEYWORD :

Panja Jiwasraya Komisi VI DPR Menteri BUMN

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

Perayaan PSG Juara di Paris Berubah Menjadi Kericuhan

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara