Konflik China-Indonesia di Perairan Natuna bakal panjang
Jakarta, Jurnas.com - Konflik Indonesia-China di perairan utara Natuna diperkirakan akan panjang. Sebab, kedua negara bersikeras dengan klaim masing-masing.
"Masalah itu tidak selesai sampai akhir zaman," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam diskusi `Pantang Keok Hadapi Tiongkok` di Jakarta, Minggu (12/01/2020).
Indonesia mengklaim bahwa laut utara Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atas dasar Kovensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Sementara China mengakui bahwa pihaknya berhak atas sumber daya alam di Natuna berdasarkan sembilan garis putus-putus versi mereka.
Sengketa wilayah laut utara Natuna, lanjut Hikmahanto juga pernah terjadi dengan Vietnam. Hanya saja, Vietnam mengakui dasar klaim Indonesia.
"Tapi kalau dengan China bagaimana kita bernegosiasi, kalau kita saja tidak mengakui dasar dari klaim mereka. Sebaliknya China juga tidak akan bernegosiasi. Dia tidak mengakui klaim Indonesia," katanya.
Ngeri, Kapal Induk China Lintasi Selat Taiwan
Garis putus-putus yang diklaim China juga bersinggungan dengan negara lain. Negara-negara itu adalah Filipina, Malaysia dan Vietnam.
"Tapi dengan Indonesia itu nggak bersinggungan (dengan wilayah kedaulatan) bukan di 12 Mil. Tapi bersinggungan dengan ZEE (Zona ekonomi eksklusif)," ujar dia.
China mengklaim wilayah utara Natuna masuk dalam wilayah ekonomi mereka berdasarkan sejarah. China bahkan mengirim nelayan untuk langsung mengambil ikan.
Hikmahanto berharap agar pemerintah memberikan kemudahan kepada nelayan yang ingin mencari ikan di wilayah perairan Natuna. Salah satunya dengan memfasilitasi nelayan untuk melaut di sana sehingga bisa mendorong nelayan China untuk keluar dari ZEE itu.
"Nah di sini nanti pemerintah, Menteri KKP harus memberi insentif supaya hadir. Kan kalau dari China dengan kekuatan finansial di pemerintahnya sekarang bahwa mereka membiayai nelayan yang mereka klaim," papar dia.
KEYWORD :
Indonesia China Natuna
