Politikus PDI Perjuangan, Ahmad Basarah
Jakarta, Jurnas.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P), Ahmad Basarah membenarkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal mencuatnya politik identitas yang melebihi takaran saat Pilpres 2019.
Menurut Basarah, jika melihat indikator pelaksanaan Pilpres 2019 dan berdasarkan laporan Bawaslu serta berbagai lembaga survei memang ada residu - residu di dalam proses kontestasi demokrasi tersebut.
"Saya kira pandangan Pak SBY, terjadi sepanjang pemilu presiden kemarin," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Lantaran residunya sangat teras bahkan sampai ke akar rumput. Basarah pun sepakat jika pelaksaan pemilihan umum (pemilu) memang perlu dievaluasi.
Meski demikian, Wakil Ketua MPR itu tetap menginginkan Pilpres digelar secara langsung. Sebab, kata Basarah, cara paling efektif memperkuat sistem presidensil adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sistem itu mendekati teori demokrasi yang mewujudkan esensi kedaulatan rakyat.
Hanya saja, kata dia, esensi kedaulatan rakyat itu tidak boleh ditumpangi oleh pihak yang merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Hal itu harus menjadi bahan refleksi kritis bahwa demokrasi harus diposisikan bukan sebagai memonten elektoral
"Demokrasi harus kita pandang sebagai satu pembagian peradaban bangsa," kata dia.
Menurut Basarah, evaluasi pemilu cukup pada level pelaksanaan, bukan mengevaluasi sistem pemilihan presiden.
Bagi PDIP, lanjut Basarah, untuk memperkuat sistem presidensil adalah kepala negara dipilih langsung oleh rakyat.
"Pemilu demokratis yang jujur dan adil, semua terpikat pada role of game yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia, baik melalui konstitusi Undang - undang maupun peraturan-peraturan lainnya," kata dia.
KEYWORD :Basarah Demokrat SBY Pilpres Evaluasi
