Minggu, 17/11/2019 19:22 WIB

Pakar Politik: Tak Ada Gerakan Kuat untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Maruf

Saya belum melihat adanya indikator kuat untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober.

Karyono Wibowo dalam sebuah diskusi

Jakarta, Jurnas.com - Pakar Politik dan Direktur Indonesian Public Institue (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, berbagai peristiwa mulai kerusuhan Wamena, Demo Mahasiswa, termasuk penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto memiliki agenda dan tujuan berbeda-benda dan berdiri sendiri.

"Saya belum melihat adanya indikator kuat untuk menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober. Dan saya tak yakin ada aksi yang bisa menggagalkan," ujar Karyono dalam duskusi publik "Menakar Situasi Polhukam Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Selasa (15/10/2019).

Diskusi itu menghadirkan Politikus Golkar TB. Ace Hasan Syadzily, TA Dirjen IKP Kemenkominfo Dr. Hendrasmo, MA, dan Pengamat Intelijen Rr (Cand) Stanislaus Riyanta.

Lantas, apa target dari pihak yang melakukan aksi-aksi itu? Karyono menyebut ada dua tujuan utama, syukur-syukur kalau bisa menggagalkan pelantikan.

"Tapi ada dua target minimal, yakni mengganggu stabilitas keamanan nasional negara, dan kedua mendeligitinasi pemerintahan Jokowi di periode kedua," lanjutnya.

Karyono mengaku sangat setuju, jika pelantikan Jokowi - KH Maruf Amin harusnya disambut dengan pesta rakyat. Sebab rakyat sudah melakukan proses demokrasi konstitusional dengan baik. Bahkan sudah diputuskan secara final dan mengikat melalui Mahkamah Konstitusi.

"Karena itu, siapa pun dan apa pun bentuknya, jika ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan maka itu tindakan inkonstitusional," jelas Karyono.

Ia juga mengingatkan, pelantikan 20 Oktober bukan persoalan Jokowi-KH Maruf Amin. Andai kata Prabowo-Sandiaga Uno yang menang pun, jelas Karyono, maka upaya penggagalan pelantikan tak bisa dibenarkan karena itu inkonstitusional.

"Entak Jokowi atau Prabowo yang menang, tak boleh ada upaya menggagalkan pelantikan. Kalau melakukan itu, berarti anti-demokrasi dan melakukan tindakan inkonstitusional," tegas Karyono.

Pada diskusi itu, Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 adalah perayaan kemenangan rakyat. Maka seharusnya disambut dengan selebrasi kemenangan rakyat, yang sudah melaksanakan proses pemilihan pesta demokrasi.

"Seharusnya semua ikut menyambut dengan kegembiraan. Bukan ketakutan dan kekhawatiran yang memunculkan instabilitas politik," ujarnya.

Kata Ace, pemilu sebenarnya sudah selesai. Prabowo pun sudah bertemu para pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi. Bagi Ace, demo mahasiswa di hampir seluruh kota besar tak ada kaitannya langsung dengan proses politik pelantikan Presiden.

"Jadi kalau ada yang mempersoalkan pelantikan presiden yang akan datang, saya mengambil kesimpulan meraka orang yang tak siap berdemokrasi atau mereka bahkan anti-demokrasi," lanjut Ace.

TAGS : Indonesian Public Institute Pelantikan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :