Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno
Jakarta, Jurnas.com - Menteri BUMN diminta untuk bersikap terkait kisruh yang terjadi di internal Bank Tabungan Negara (BTN). Sebab, kisruh tersebut akan berdampak pada kepercayaan publik kepada bank milik BUMN itu.
Koordinator Asosiasi Pemegang Saham Minoritas Bank BTN di Bursa Saham Indonesia, Surahman mengatakan, penetapan Dirut BTN menjadi salah sayu solusi penyelesaian kisruh tersebut. Dimana, menteri BUMN diminta segera menetapkan Yossi Istanto sebagai Direktur Utama BTN.
"Akibatnya banyak kasus kredit Bank BTN yang disidik oleh Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung yang berpotensi tindak Pidana korupsi. Dan ini membuat Yossi Istanto sebagai Ditektur Bank BTN harus kerja keras menangani kasus kredit macet tersebut," kata Surahman, kepada wartawan, Jakarta, Senin (14/10).
Hal itu menyusul kisruh di Bank BTN sejak pergantian Maryono sebagai Dirut Bank BTN oleh Suprajarto belum juga berakhir. Yang mana, Suprajarto akhirnya memilih menolak untuk ditempatkan di Bank BTN dan menyatakan mundur dari posisi Dirut Bank BTN. Akhirnya Posisi Dirut Bank BTN pun sekarang dijabat oleh Dirut Plt Bank BTN.
Apalagi lanjut Surahman, semasa dipimpin Maryono, Bank BTN kinerjanya sangat buruk. Hal ini terlihat dengan tingginya NPL dan banyak kredit macet yang diduga disengaja akibat disalurkan hanya untuk menguras dana bank BTN.
Cetak Sejarah Dividen BUMN, Erick Thohir Bisa Jadi Figur Paling Diperhitungkan di Pilpres 2024
Menurutnya, pelaksanaan RUPS LB yang rencananya digelar pada 18 Oktober 2019 atau dua hari jelang pelantikan Presiden Jokowi sebagai bentuk arogansi dari menteri BUMN.
"Jika ini tetap diadakan, diduga kuat karena hanya berdasarkan memiliki kedekatan khusus dengan Maryono untuk melindungi kepentingannya di Bank BTN," jelas Surahman
Surahaman juga mengecam Meneg BUMN yang mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas atas tindakannya yang terlalu banyak bermain dalam kepentingan politik di BUMN, khususnya dalam pengelolaan Bank BTN yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.
"Kami dari pemegang saham minoritas, dalam pelaksanaan RUPS selama ini hanya menjadi assesoris belaka dan hanya menjadi stempel dari kepentingan pemegang saham mayoritas," tukasnya.
Sehingga kata dia, suara pemegang saham minoritas selama ini tidak mempunyai peran sama sekali dalam pelaksanaan RUPS BTN.
"Bahkan dalam menyampaikan pertanyaan dan kritikpun kami dibungkam sehingga kami harus menanggung resiko apabila Bank BTN menjadi salah urus seperti sekarang ini dimana NPLnya melonjak tinggi jelas," tegasnya.
Akibat perilaku dan kebijakan yang cenderung otoriter kata Surahman, sangat merugikan generasi milenial dan merugikan Bank BTN sendiri.
"Untuk itu, kami dari kelompok Assosiasi Pemegang saham Minoritas (Apresiasi) BTN menuntut kepada Meneg BUMN agar menjalankan agenda dan kepentingan pengelolaan Bank BTN sebagaimana visi Presiden Jokowi," tegasnya.
Adapun tuntuntan lainnya, mereka juga menolak penunjukkan Dirut BTN kepada orang-orang yang memiliki afiliasi kepentingan yang kuat dengan Dirut yang lama yakni Maryono.
"Kami juga mendesak agar Menteri BUMN memecat seluruh Direksi BTN, dan segera menunjuk Yossi Istanto sebagai Dirut BTN mewakili kepentingan generasi milenial," tegasnya.
KEYWORD :Menteri BUMN Kisruh Internal BTN Rini Soemarno
