Bendera Kebangsaan Pakistan
Jakarta, Jurnas.com - Hubungan diplomatik antara Pakistan dan India runtuh pada Kamis, tiga hari setelah India memutuskan untuk membagi dua negara bagian Jammu dan Kashmir serta membawa kedua bagian langsung di bawah pemerintahan federal.
Pakistan meminta komisaris tinggi India di Islamabad untuk pergi, menghentikan perdagangan bilateral dengan India, dan menutup layanan kereta api tunggal yang melintasi perbatasan.
Dilansir The National, mereka juga mengumumkan bahwa utusannya sendiri ke New Delhi, yang seharusnya segera memulai penugasannya, sekarang tidak akan lagi dideportasi ke ibukota India.
Seperti India, Pakistan telah lama mengklaim Kashmir, dan sebagian wilayah di bawah kendali Pakistan.
Pemerintah India merespon pada Kamis dengan mendesak Pakistan untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. "Perkembangan terakhir sekitar Kashmir sepenuhnya urusan internal India," kata pernyataan pemerintah dari New Delhi.
Perdana Menteri India Serukan Reformasi PBB
"Berusaha untuk ikut campur dalam yurisdiksi itu dengan menerapkan visi yang mengkhawatirkan dari wilayah tersebut tidak akan pernah berhasil."
Bahkan ketika Kashmir tetap tegang dan terisolasi - dengan saluran telepon dan layanan internet ditangguhkan, sekolah-sekolah dan toko-toko tutup, jam malam diberlakukan dan tentara di jalan-jalan dengan perlengkapan anti huru hara.
Perdana Menteri Narendra Modi berbicara kepada bangsa itu pada Kamis malam untuk mempertahankan keputusan pemerintahnya.
Modi mengatakan bahwa Pasal 370, undang-undang dasar yang memberi Jammu & Kashmir otonomi khusus, hanya memberikan separatisme, nepotisme, dan korupsi kepada negara.
Dia menjanjikan lebih banyak pekerjaan dan lebih banyak dukungan federal ke kawasan itu, dan dia mengundang industri film Hindi, Tamil, dan Telugu untuk merekam lebih banyak film di lembah Kashmir, tempat yang populer untuk keindahan pemandangannya.
KEYWORD :India Pakistan Wilayah Kashmir
