Malam Kebudayaan Kongres V PDIP
Denpasar, Jurnas.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjadi sosok sentral yang tetap diminta menjadi ketua umum partai banteng moncong putih periode 2019-2024.
Atas permintaan itu, Megawati justru memberi penegasan kepada jajaran pengurus dan kader PDIP, utamanya terkait sikap disiplin dan jangan sekali-kali melakukan korupsi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ketika dicecar wartawan soal isi arahan Megawati dalam acara malam kebudayaan jelang kongres V partai yang akan dibuka secara resmi, Kamis (8/8/2019).
"Hanya tadi dikatakan Ibu Mega meminta agar seluruh kader benar-benar menunjukkan kedisiplinannya, menunjukkan keteladannya," ujar Hasto saat malam kebudayaan itu dilakukan di area pantai Hotel Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Rabu (7/8/2019) malam.
Kata Hasto, walau ada banyak pihak yang mendengar apa yang disampaikan Megawati di hadapan para pengurus daerah partai yang hadir, namun secara tegas semua substansinya adalah off the record.
Ditekankan Hasto, acara malam ini sebenarnya sebuah ekspresi kebudayaan nasional dan wisata kuliner dengan semua cita rasa nusantara, tarian dan lagu, serta orname seni yang indah.
Megawati, jelas Hasto, tidak banyak bicara aspek politik. Namun berusaha menggembleng kadernya agar benar-benar merenungkan bagaimana menjadi partai pelopor dengan kedisplinan serta militansi tinggi dengan landasan moral kuat.
Kalaupun Megawati ada bicara soal jabatan ketua umum, Hasto mengatakan sang ketua umum hanya menyampaikan bahwa aspirasi semua pengurus daerah PDIP adalah mengharapkan dirinya kembali berkenan menjadi ketua umum kembali.
"Aspirasi melalui konfercab di 514 kabupaten/kota dan konferda di 34 provinsi memang mengharapkan agar Ibu Megawati Soekarnoputri berkenan untuk ditetapkan kembali di dalam kongres sebagai ketua umum partai," kata Hasto kepada wartawan.
"Karena itulah tantangan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri harus kami jabarkan dengan penuh disiplin, penuh kesadaran ideologis tetapi juga memberikan teladan di dalam kehidupan berpartai," tambah Hasto.
Dijelaskan Hasto, Megawati menekankan kepada para kadernya bahwa sebagai partai pelopor berarti tidak hanya punya kesadaran ideologi, tapi juga sejarah perjuangan bangsa. Dan memiliki kedisplinan, tidak hanya dalam teori, namun juga dalam tindakan dan berbicara.
"Pendeknya menjadi teladan dalam etika dan moral ini tidak mudah. Tapi inilah yang harus dijawab oleh partai untuk benar-benar mampu hadir sebagai partai yang memberikan keteladanan dan memimpin pergerakan rakyat," katanya.
Hasto pun menyampaikan salah satu buktinya. Yakni surat perintah partai berisi instruksi kepada seluruh kader partai di struktur, eksekutif, legislatif di seluruh Indonesia, untuk tidak melakukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan. Yaitu untuk melakukan korupsi dengan mengatasnamakan kongres V PDIP. Di surat itu tegas dinyatakan bahwa setiap yang melanggar akan langsung dipecat.
"Surat itu dikeluarkan pada 5 Agustus," ujar Hasto.
Secara jujur diakui Hasto, pihaknya tak mau kejadian saat kongres pada 2015 terulang kembali. Saat itu, seorang kader partai dipecat dengan tidak hormat.
"Kami belajar pada kongres 2015 lalu dimana ada kader kami yang dipecat dengan tidak hormat. Pemecatan seketika ketika di dalam kongres ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji," kata Hasto.
Dia tak menyebut siapa kader dimaksud. Namun penelusuran menunjukkan bahwa KPK pernah menangkap Adriansyah, saat itu masih menjabat legislator dari partai itu, akibat menerima suap korupsi. Dan penangkapan dilakukan saat kongres partai sedang berlangsung, walau Adriansyah saat itu sedang di luar arena kongres.
"Kami menegaskan dana untuk kongres telah terpenuhi dengan gotong royong. Jangan mentatasnamakan kongres untuk keuntungan orang perorang. Kami melakukan pelarangan tersebut," tegas Hasto.
Kongres V PDIP Megawati Soekarnoputri disiplin
