Budi Karya Sumadi
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan bahwa visi misi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin masih tetap melanjutkan program infrastruktur, yang salah satunya adalah membangun konektivitas antar daerah.
"Ada empat hal dalam visi misi Pak Jokowi dalam Indonesia menuju 2024. Pertama lanjutkan pembangunan infrastruktur, kedua penguatan SDM, ketiga membangun dan memperluas investasi, serta keempat reformasi birokrasi," jelas Budi Karya dalam diskusi tantangan Kebangsaan Menghadapi Era Industri 4.0 di hot RedTop, Pecenongan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Ia menjelaskan, konektivitas antar wilayah, antar daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan bangsa. Dan angkutan massal jadi tulang punggung konektivitas itu.
Dalam konteks nasional, lanjut Budi Karya, pemerintah punya upaya membiat jalur logistik utama. Juga mengidentifikasi masalah dari barat sampai timur untuk segeta diselesaikan. Dalam merajut jaringan konektivitas antar wilayah, pemerintah pun membuat pelabuhan tol laut.
"Ini manfaatnya besar sekali. Misalnya dalan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Tol laut menghilangkan disparitas harga. Misalnya harga beras di Surabaya Rp10.000 kalau dibawa ke Maluku atau Papua, ya harganya segitu," ujarnya.
"Dengan demikian ada keadilan sosial.
Dilakukan secara sistematis dengan jaringan yang melibatkan banyak pihak," tegasnya.
Pada kesempatan sama, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh menyoroti soal perkembanhan teknologi digital yang memberi besar tantangan bagi masyarakat.
Poempida pun mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan Universal Basic Income sebagai jaringan pertahanan sosial bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi pertarungan era digital 4.0.
"Secara alamiah, manusia ataupun masyarakat kita harus bersaing dengan mesin dan teknologi. Ini yang harus diantisipasi dengan sumber daya yang ada," jelas Poempida.
Poempida menegaskan, pada kenyataannya, manusia perlu income. Sebab semua orang semakin tergantung pada energi, dan energi harus beli.
"Inilah makanya harus ada penataan dengan pendekatan kebijakan dalam konteks yang benar. Bagi perusahaan yang melakukan artivicial technologi harus ikut bertangging jawab. Harus dikelola persaingan ini agar masyarakat hangbbelum soap tidak semakin tertindas," tegasnya
Kata Poempida, Universal Basic Income memang ada kelemahannya, misalnya bisa membuat rakyat semakin tergantung pada negara.
"Kemudian ada yang bilang bisa membuat orang malas kerja, membuat lahirnya migrasi besar-besaran ke tempat yang punya program universal basic income besar," jelasnya.
Disamping itu, program ini juga masih jadi tangangan terkait pembiayaan. Bagaimana membangun keberlanjutan pembiayaannya. Sebab memang ada kelemahan bahwa universal basic income ini melawan produktivitas kerja karena tidak jelasnya reward and punishment.
Poempida juga nenilai Indonesia bisa mencontoh India. Ketika teknologi berkembang, mereka membangun SDM untuk bisa menghasilkan teknologi.
"Jadi negara India itu, penguasaan teknologi bukan hanya kita membeli, tapi kita membuat. Memberi tambah income buat negaranya," terang Poempida.
Membangun Konektivitas Wilayah Prioritas Jokowi-Maruf
