Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Jakarta, Jurnas.com - PDI Perjuangan menanggapi serius terhadap wacana pembentukan ‘Super Holding’ sebagaimana menjadi pemberitaan seberapa Majalah Mingguan Nasional akhir-akhir ini.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, para menteri pembantu Presiden Jokowi, wajib memahami hakekat politik ekonomi negara guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
"Ini ditandai oleh struktur ekonomi yang berkeadilan. Struktur ini harus meminimalkan berbagai bentuk praktek ketidakadilan di sistem perekonomian Indonesia," jelas Hasto.
Sebagai partai pengusung utama Jokowi-KH Maruf Amin, kata Hasto, PDI Perjuangan perlu mengingatkan, agar penjabaran politik ekonomi negara dimulai dari filsafat ekonomi Pancasila, pencapaian tujuan bernegara, desain kelembagaan, kebijakan fiskal dan moneter, hingga pengelolaan BUMN.
"Semua ini berada dalam satu tarikan nafas guna mewujudkan jalan keadilan di bidang ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," lanjutnya.
Kata Hasto, dalam perspektif kelembagaan, maka pengelolaan BUMN harus menjadi alat strategis negara guna menjalankan tujuan bernegara. BUMN dengan demikian harus setia pada cita-cita kemanusiaan agar Indonesia berkemajuan dan terbebas dari berbagai bentuk penjajahan di bidang ekonomi.
"BUMN juga menjadi instrumen keadilan sosial yang menjadi spirit dasar dari Pancasila. BUMN harus kedepankan good corporate governance, memacu diri dengan semangat membangun kedaulatan perekonomian nasional, ke dalam kompetitif, dan keluar bergotong royong melakukan penetrasi pasar global," tegas Hasto.
Mengingat BUMN memiliki peran penting di dalam menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945, Hasto Menjelaskan, maka penataan BUMN ke depan tidak boleh melepaskan diri dari amanat konstitusi.
Bagi Hasto, mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, serta akhir-akhir ini, Bank terbesar di Jerman, Deutche Bank pun mengalami krisis.
Ia selaku Sekjen PDI Perjuangan mengingatkan bagaimana Bung Karno, Bung Hatta dan para pendiri bangsa telah menegaskan bahaya kapitalisme yang selalu menciptakan krisis.
"Belum selesai krisis yang satu, muncul krisis lainnya. Karena itulah mengapa Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Hal ini sebagai koreksi demokrasi barat yang hanya kedepankan demokrasi politik," imbuh Hasto.
Baginya, Demokrasi Indonesia harus mengedepankan keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Maka mengapa Pasal 33 UUD 1945 hadir.
"Semangat membangun sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi inilah yang dilupakan oleh para penggagas super holding. Apakah mereka lupa dan tidak belajar terhadap bangkrutnya Lehman Brothers di Amerika Serikat dan krisis Deutche Bank yang terjadi akhir-akhir ini?” urainya.
Ia pun menjelaskan, dalam hal kebijakan stategis terkait desain kelembagaan sistem perekonomian nasional hingga gambaran ideal pengelolaan BUMN ke depan, PDI Perjuangan selalu kokoh pada Pancasila dan amanah konstitusi.
"Seluruh pembantu presiden wajib menjalankan perintah konstitusi dengan selurus-lurusnya," tuntas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan Konsep Politik Ekonomi Super Holding Berkeadilan
