Minggu, 25/08/2019 08:05 WIB

Golkar Siap Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma`ruf

Partai Golkar memiliki jam terbang yang tinggi dalam memberikan pengaruh-pengaruh politiknya dalam pemerintahan.

Talkshow Akhir Pekan Terhangat ”Polemik Trijaya Network”, dengan topik ” Golkar di Periode Kedua Jokowi”, Sabtu, (13/7/2019), di D’ Consulate Cafe & Lounge, Menteng-Jakarta Pusat.

Jakarta - Politisi Partai Golkar Rizal Mallarangeng mngatakan dibawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Partai Golkar tetap solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

“Kami solid dibawah Pak Airlangga dalam mendukung Pak Jokowi. Insyallah kedepan lebih sukses lagi,” ujar Rizal saat Talkshow Akhir Pekan Terhangat ”Polemik Trijaya Network”, dengan topik ” Golkar di Periode Kedua Jokowi”, Sabtu, (13/7/2019), di D’ Consulate Cafe & Lounge, Menteng-Jakarta Pusat.

Politisi Golkar, Rizal Mallarangeng, mengatakan, Partai Golkar memiliki jam terbang yang tinggi dalam memberikan pengaruh-pengaruh politiknya dalam pemerintahan.

“Golkar juga memiliki networking yang luas dalam demokrasi. Kita ingin membantu Pak Jokowi sebesar-besarnya, mewujudkan cita-cita beliau untuk memajukan infrastruktur, pendidikan, merevitalisasi ekonomi, yang membuat anak-anak Indonesia lebih cerdas dari politik,” ucap Rizal.

Menurut Rizal, pada tingkat pemerintahan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, akan terus mendukung secara penuh pemerintahan. Partai Golkar di berbagai daerah akan memuluskan rencana pembangunan dalam 5 tahun kedepan.

Soal pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto, tentu demi bangsa dan negara kita harus siap kompromi, harus ada yang memimpin, mengontrol dan keseimbangan chek and balances itu sangat penting.

“Sepi ing pamrih rame ing gawe. Kita (Golkar) bekerja untuk Indonesia,” imbuh Rizal.

Saat disinggung soal jatah kursi Menteri untuk Golkar, dikatakan Rizal bahwa hal itu merupakan hak preogratif Presiden dan Golkar mempersilahkan Presiden untuk menentukan pilihannya yang terbaik dalam membantu pemerintahan

“Membantu pemerintah tidak harus menjadi menteri dan dalam kekuasaan. Golkar siap, atas bawah, kiri kanan, mau muda atau politisi senior. Karena membangun Indonesia tidak hanya jadi Menteri,” tuturnya.

Ia menandaskan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto adalah kader Golkar terbaik dari segi partai disamping kader-kader senior Golkar lainnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan, Partai Golkar pada periode pemerintahan Jokowi menjadi penengah diantara kekuatan-kekuatan partai lain pendukung pemerintahan dan Golkar banyak di untungkan dalam periode tersebut.

“Golkar menang banyak,” kata Burhanudin Muhtadi.

Sejak Airlangga membawa Ketua-Ketua DPD Golkar ke Istana Bogor, dan bagi peserta yang hadir, jelas arah kemana restu Jokowi berlabuh dalam Munas Golkar mendatang.

"Itu terlihat dari sinyal-sinyal gesture Jokowi sendiri. Dan ditambah pernyataan dia yang lain," imbuhnya.

Soal pertemuan Jokowi-Prabowo pada hari ini, ia mengatakan, sepertinya pintu koalisi Prabowo dengan pemerintahan Jokowi mulai terbuka.

“Saya tidak ingin mengatakan kualitasnya sudah fix, tetapi setidaknya pertemuan tersebut memberikan sinyal yang sangat terang, baik pada elit, maupun pada massa, bahwa pembicaraan yang selama ini tidak akan ada pertemuan di belakang layar itu mulai menemukan titik temu,” terangnya.

Ia menjelaskan, ruang demokrasi sangat luas, tidak semata-mata akomodasi dan kebebasan tokoh. Tapi, ciri kabinet koalisi dan tingkat parlemen, termasuk juga jabatan- jabatan publik lainnya, yang tidak harus disempitkan pengertiannya melalui akomodasi menteri sampai pada tingkat ruang pertemuan tadi.

Portal yang selama ini mengganggu atau menghalangi usaha untuk mempertemukan kedua tokoh ini penting sekali lepas antara Jokowi dengan Prabowo.

Selain itu, di atas segalanya adalah rekonsiliasi ditingkat massa pendukung 01 dan 02 itu perlu di galang cepatnya dan pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pasca kompetisi pemilih yang demikian panjang.

Pertemuan kedua tokoh diharapkan menurunkan tensi ketegangannya yang sudah sekian lama terjadi.

“Jangan lupa, demokrasi tidak ditunjukkan oleh yang menang, konsolidasi demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu tetapi justru ditentukan oleh siapa yang kalah,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, pertemuan Jokowi dan Prabowo itu setidaknya meyakinkan kepada publik bahwa Prabowo meskipun kalah, dia masih percaya jadi tidak memikirkan imajinasi demokras, ini berbeda dengan negara lain dalam Pemilu itu umumnya tidak percaya terhadap demokrasi bahwa politik itu urusan permainan politik belaka, maka tunggu 5 tahun lagi.

Menurut Pakar Komunikasi Politik, Leli Arrianie, apa yang dilakukan Golkar pasca kejatuhan Soeharto itu ada dua polarisasi, yakni yang satu ingin Golkar bubar yang satu ingin Golkar reformasi, dimana pada waktu itu sampai pada pencalonan Habibie misalnya, menjadi calon presiden

“Hal yang luar biasa dari Golkar adalah sosialisasi politiknya dalam mendayung di pemerintahan, yang bermain cantik sekali. Sulit menyaingi permainan golkar yang matang,” katanya. Leli pun menjelaskan kedekatan Jokowi dan Airlangga Hartanto yang terjalin erat ketika kepemimpinan Golkar dibawah Airlangga.

Pakar Tata Negara, Prof Juanda, menyampaikan, Partai Golkar adalah aset negara, mereka adalah ahli di bidang politik dan pemerintahan, sehingga memang Presiden Jokowi sebenarnya membutuhkan ini, baik eksternal maupun internal.

Ketika periode pertama pemerintahan Jokowi, peranan Golkar cukup signifikan dalam pemerintahan, dimana label Golkar sebagai ahli di bidang politik pemerintahan tidak tegak lurus dengan persoalan.

“Saya belum melihat bagaimana Golkar periode pertama itu menjadi sebuah partai yang memang menginisiasi secara produktif untuk mengkaji persoalan undang-undang. Seharusnya di masa lalu itu di program pertama, Golkar memainkan perannya untuk di bidang legislasi,” jelas Prof Juanda.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, diharapkan Golkar dapat menginisiasi persoalan perubahan terhadap amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang zaman Belanda, dimana hal ini belum dilakukan tokoh-tokoh yang ada di Golkar.

“Golkar semestinya tidak hanya membeo, namun produktif, inovatif dan responsif, artinya tetap pada fungsinya sebagai partai politik yang merespon kepentingan rakyat ini saya kira kalau itu dilakukan di luar saya yakin kader Golkar bisa jadi Presiden,” tutup Juanda.

TAGS : Partai Golkar Pemerintahan Jokowi




TERPOPULER :