Kuasa Hukum DPP Partai Golkar, Irwan SH
Jakarta, Jurnas.com - Tim Kuasa Hukum DPP Partai Golkar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pileg DPR RI wilayah Sulawesi Barat (Sulbar).
Caleg DPR RI yang diusung Golkar di Provinsi Sulbar adalah Ibnu Munzir. Berdasarkan perhitungan KPU, dari empat kursi yang diperebutkan di sana, Golkar hanya menduduki urutan kelima, alias gagak meraih kursi.
Namun, Kuasa Hukum DPP Partai Golkar Irwan SH menilai ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang sangat merugikan Golkar. Pasalnya, diduga kuat terjadi penggelembungan bahkan lonjakan dahsyat daftar pemilih khusus (DPK) di enam kabupaten/kota di Sulbar.
"Jadi dalam hal ini Golkar menggugat KPU. Kami mendalilkan adanya pengelumbungan DPK mencapak 35.000 hak pilih. Jadi dari sebelumnya 3.600 sekian DPT, kemudian pada 17 April tiba-tiba pencoblosan menjadi 38.007 orang," ujar Irwan ditemui di gedung MK, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Irwan menilai, ada pelanggaran DPK secata signifikan oleh KPU di seluruh wilayah, yakni di 6 kabupaten/kota di Sulbar. Penggelembungan hampir 35.000 suara itu, jelas Irwan, sangat siginifakan dalam mengubah perolehan suara semua partai, khusuanya bagi Golkar.
"Kami minta MK bisa memutuskan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten Sulawesi Barat, khususnya DPR RI. MK sebagai penjaga marwah undang-undang, agar pemilu berjalan konstitusional, kami harap masuk ke masalah DPK ini," tegasnya.
Ia mengaku telah menyerahkan bukti-bukti ke MK. Meliputi C1, DPT Hp3 dan seabrek bukti lainnya. Dugaan pelanggarannya bukan penggelembungan suara, tapi penggelembungan hak pilih.
"Ini kecurangan di KPU. Sama dengan yang digugat PDIP yang mendalilkan penggelembungan DPK di Mamuju. Kami juga mendalilkan itu di Mamuju dan kabupaten lainnya. Jadi pelanggaran, memang begitu adanya," tegas Irwan.
Golkar Gugat MK Pemilu Ulang DPR RI di Sulbar
