Selasa, 16/07/2019 03:09 WIB

Kuasa Hukum 02: MK dan Pemerintah Terancam Kehilangan Public Trust

MK bukan hanya tidak ada public trust, namun juga tidak akan ada public endorsement pada pemerintahan yang akan berjalan.

Bambang Widjojanto

Jakarta, Jurnas.com - Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan kehilangan legitimasi, jika tidak dapat menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh.

Karena itu, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi berharap MK dapat mempertegas kemuliaannya melalui putusan yang berlandasakan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan (the truth and justice), sesuai dengan kesepakatan bansa dan mandate konstitusi dimana MK terikat pada UUD 1945 (periksa pasal 22E ayat 1 UUD 1945).

"MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Jika tidak, maka bukan hanya tidak ada public trust (kepercayaan publik), namun juga tidak akan ada public endorsement pada pemerintahan yang akan berjalan," ujar Ketua Tim Hukum 02, Bambang Widjojanto dalam rilis resmi Tim Kuasa Hukum 02, Selasa (25/6/2019).

Rilis itu disampaikan Tim Kuasa Hukum 02 yang beranggotakan Bambang Widjojanto bersama Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar ,Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Dijelaskan, keputusan MK akan menjadi invalid jika satu saja unsur yang menjadi landasan atau rujukan keputusan MK mengandung unsur kebohongan (terkait intergritas) dan kesalahan (terkait profesionalitas).

"Misalnya dengan mempertimbangkan kesaksian ahli Prof Eddy Hiariej yang memberikan labelling buruk sebagai penjahat kemanusiaan kepada Le Duc Tho padahal Le Duc Tho (lahir di Nam Din Province pada 10 Oktober 1911) adalah Nobel Prize for Peace pada tahun 1973 meski ia akhirnya menolaknya," jelas Bambang.

Selain itu, Bambang menilai kesaksian Prof. Jazwar Koto, PhD (saksi ahli 02) dalam persidangan tentang adanya angka penggelembungan 22 juta yang ia jelaskan secara saintifik berdasarkan digital forensic, ternyata sama sekali tidak dideligitimasi oleh Termohon (KPU) maupun Terkait (Paslon 01/Jokowi-Ma`ruf)

Kata Bambang, yang dipersoalkan terhadap Prof Jazwar Koto hanyalah soal sertifikat keahlian, padahal ia telah menulis 20 buku, 200 jurnal internasional, pemegang hak patent (patent holder), penemu dan pemberi sertifikat finger print dan eye print, serta menjadi Direktur IT di sebuah perusahaan yang disegani di Jepang.

"Terkait dengan kesaksian ahli Prof Jazwar Koto di persidangan yang tidak dibantah itu, dapat dibayangkan, jika mekanisme pembuktiannya dilakukan secara manual, mengadu C1 dengan C1 sungguh akan sangat membutuhkan waktu yang lama," jelasnya.

Jika pengecekan C1 dengan C1 membutuhkan waktu 1 menit sekali pengecekan, jelas Bambang, maka pengecekan tersebut akan memakan waktu sekitar 365 tahun dengan asumsi pemilihnya sekitar 192 juta pemilih. Atau kalau pengecekannya didasarkan per TPS ( dengan asumsi jumlah TPS 813.330 TPS) dan waktu pengecekan setiap TPS memakan waktu 30 menit maka waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan secara keseluruhan dapat memakan waktu sekitar 46 tahun lamanya.

Lebih jauh dikatakan, berdasarkan keterangan saksi Idham Amiruddin telah ditemukan 22 juta DPT siluman dalam bentuk NIK Rekayasa, pemilih ganda dan pemilih di bawah umur. Pemohon telah berkali-kali mengajukan protes dan keberatan terhadap adanya DPT Siluman ini, namun Termohon tidak pernah melakukan perbaikan yang serius terhadap DPT bermasalah tersebut.

"Pemohon juga telah melaporkan soal DPT Siluman tersebut ke Bawaslu RI namun laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti," kata Bambang.

Tidak jelasnya DPT, lanjut Bambang, sebenarnya telah cukup menjadi alasan bagi majelis hakim MK untuk membatalkan pelaksanaan Pilpres 2019 sebagaimana MK telah membatalkan Pilkada Sampang dan Maluku Utara Tahun 2018 karena ketidakjelasan DPT.

Menurut Bambang, tidak ada jaminan keamanan dan kehandalan terhadap sistem perhitungan suara KPU. Hal ini sangat nampak dari pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli dari termohon (KPU) maupun dari pemaparan komisioner KPU sendiri yang senantiasa “ngeles” (istilah “ngeles melulu”.

"Sempat juga diutarakan Majelis Hakim Suhartoyo dalam persidangan) ketika ditanya oleh Yang Mulia Hakim MK maupuan oleh pihak Pemohon perihal upaya-upaya perbaikan atau komparasi dalam rangka pembenahan system perhitungan suara di KPU," katanya.

Padahal, Bambang menambahkan, UU ITE Pasal 15 ayat 1 ditegaskan bahwa penyelenggara system informasi dan IT wajib memenuhi standar keamanan dan kehandalan.

Kemudian, setelah mendengar kesaksian Hairul Anas ( Anas 02) dan mendengarkan keterangan saksi Anas Nasikin (Anas 01) ternyata tidak ada perbedaan. Kesaksian Anas 02 telah dibenarkan dan diamini oleh saksi Anas Nasihin (Anas 01).

Diantaranya tentang power point yang berjudul “Kecurangan adalah Bagian Dari Demokrasi” beserta isi isi power point lainnya.

Kedua, jelas Bambang, bahwa dalam acara TOT tersebut dihadiri oleh petahana, Presiden RI Joko Widodo, Kepala KSP Moeldoko, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP dan anggota DPR Hasto, komisioner KPU, Bawaslu RI dan DKPP.

Dalam persidangan juga terbukti, lanjut Bambang, setelah dilakukan inzage/pemeriksaaan, ternyata Termohon tidak dapat membuktikan adanya C7 (daftar kehadiran).

Menurutnya, ketidakadaan C7 sangat fatal terkait dengan kepastian atas hak pilih rakyat (daulat rakyat). Oleh karena Termohon/KPU tidak sanggup menghadirkan C7, Pemohon berharap MK memerintahkan Termohon/KPU menghadirkan C7 sejalan dengan semangat judicial activism.

Sebab itu, dengan tidak dapat dibuktikannya siapa yang hadir memberikan suaranya dalam pemungutan suara di TPS, maka muncul pertanyaan suara itu suara siapa? Siapa yang melakukan pencoblosan?

"Bahwa terbukti juga sebagai fakta persidangan dimana Termohon/KPU membuat penetapan DPT (daftar Pemilih Tetap) tertanggal 21 Mei 2019, artinya penetapan KPU tersebut dibuat setelah Pemilu tanggal 17 April 2019. Tentu, ini sesuatu yang sangat aneh!" demikian dijelaskan dalam rilis tersebut.

TAGS : Tim Kuasa Hukum 02 Public Trust Bambang Widjojanto




TERPOPULER :