Kotabaru (foto: google)
Kotabaru, Jurnas.com - Salah satu aktivis yang sekaligus peneliti The Institute of Democracy and Education (IDE) Jakarta, Syahroni menilai, pembangunan infrastruktur di Kotabaru tak tepat sasaran. Pasalnya, ada ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
Menurut Syahroni, ada perbedaan yang terlihat jelas antara kawasan kota dengan wilayah pedesaan. Terutama dibeberapa kecamatan yang berada di bagian barat dan selatan pulau laut. "Jelas sekali, orientasinya membangun pusat kota. Paradigma pembangunan semacam itu seharusnya sudah ditinggalkan," katanya.
"Kondisinya memprihatinkan, infrastuktur dasar seperti jalan yang buruk menjadi pemandangan umum dikawasan perdesaan," tambahnya.
Syahroni menambahkan, kondisi semacam itu membuktikan ada kekeliruan paradigmatik yang mengendap dalam kerja-kerja pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Menurutnya, desa harus lebih diprioritaskan agar sesuai dengan paradigma pembangunan Pemerintahan Jokowi.
"Kawasan perkotaan akan sulit berkembang jika tidak ada koneksitas yang bagus dengan kawasan perdesaan. Perlambatan tumbuhnya sektor ekonomi riil, itu disebabkan langsung oleh kesalahan tata kelola pembangunan infrastruktur," lanjut alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra (STFI) tersebut.
Karena itu ia mendesak Pemerintah Kotabaru untuk lebih memprihatikan kawasan perdesaan. "Harus diprioritas, itu satu-satunya cara agar akselerasi pembangunan ekonomi di Kotabaru dapat tercapai," tuturnya.
Kotabaru IDE Jakarta
