Para periset dari sejumlah lembaga survei berdiskusi
Jakarta, Jurnas.com - Hasil survei Litbang Kompas dan pemberitaan hasil survei di Kompas Media mendapat sorotan dari sejumlah periset lembaga survei mainstream dalam diskusi Tim Indo Survei & Strategy (ISS) dengan tema Analisis Hasil Survei: Mengapa Hasil Bisa Beda? di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Direktur Tim Indo Survei & Strategy (ISS) Hendrasmo mengatakan, Litbang Kompas memang melakukan survei sebagai lembaga yang kredibel dari grup media yang juga kredibel.
Namun di sisi lain, Hendrasmo menilai survei itu memberikan angka yang berbeda dengan survei dari lembaga survei mainstream. Karena itu, ia ingin memberi beberapa catatan soal hasil survei Litbang Kompas.
Hendrasmo mengakui tidak ada yang salah dari survei litbang kompas. Hanya, mestinya Litbang Kompas lebih detil memberikan informasi atau disclaimer bagaimana survei itu dilakukan, termasuk bagaimana collecting data nya.
"Setiap periset akan menilai kredibilitas hasil riset dari proses, sehingga result itu tidak datang ujug-ujug," tegasnya.
Kata Hendrasmo, metode survei kuantitatif membutuhkan adanya laporan riset yang jujur. Namun sayangnya dalam disclaimer survei Litbang Kompas tidak dijelaskan secara lengkap.
"Bagaimana dilakukan dan bagaimana kolekting datanya. Semua harus dijelaskan dalam disclaimer," tandasnya.
Nah, apakah survei kompas itu sifatnya snapshot atau survei tracking yang respondennya sama? bagi Hendrasmo itu akan memberikan interpretasi yang beda.
Terkait soal bumbu politik yg mengkaitkan kedekatan Pemred Kompas dengan Capres 02 Prabowo Subianto, Hendrasmo menilai secara prinsip jurnalis harus mengambil jarak, dan para pollster juga harus demikian.
"Para pollster harus bisa ambil jarak terhadap fokus obyek yang diteliti, supaya tidak terjebak dalam bias subyektivisme," ujarnya.
Ketika kompas membuat judul `rapat umun yg menentukan` pemenangan Pilpres 2019, Hendrasmo menikai hal itu sebagai suatu bentuk judgment subyektif kompas untuk mencoba menetralisasi efek yang ditimbulkan dari reaksi terhadap hasil surveinya.
Adapun peneliti dari LSI Denny JA Ikram Masloma, lebih banyak menyoroti hasil survei litbang kompas dengan pemberitaan media yang dinilai tidak sinkron.
"Di satu sisi ada diksi judul berita adalah elektabilitas paslon yang semakin longgar, padahal di sisi lain jarak elektabilitas kan sudah jelas semakin dekat," jelasnya.
Selebihnya, Ikram membeberkan soal penyebab adanya eror dalam survei persepsi publik dalam pemilu.
Pertama, kata Ikram, adalah soal sample karena jika samplenya eror, maka hasilnya pun akan eror. "Maksud saya bukan eror sampling dalam istilah survei. Tapi sample yang dipakai kalau eror, maka hasilnya juga eror," ujarnya.
Kemudian, lanjut Ikram, dalam survei juga harus ada evaluasi cepat oleh asosiasi ketika ada kejanggalan hasil. Harus ada otopsi ketika ditemukan pergerakan suara yang di luar kewajaran sehingga diketahui penyebabnya.
"Survei juga harus memperhatikan bahwa masa survei yang idealnya 14 hari," katanya.
Kelemahan lembaga survei juga, kata Ikram, adalah ketidakmampuan dalam mendeteksi golput. Hal ini bisa karena alasan informasi jadwal pemilu yang belum diketahui, dan ada juga karena masalah pragmatis, harus bekerja dan sebagainya.
"Bahkan ada juga yang belum tau siapa calon yang harus dipilih," tukas Ikram.
Peneliti Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas mengatakan, hasil survei Litbang Kompas memang agak beda dengan lembaga lain. Ia menegaskan, sebenarnya peneliti di Litbang Kompas juga surprise atau terkejut saat melihat hasil elektabilitas Jokowi yang di awah angka psikologis 50 persen.
Namun, Toto mengatakan sebenarnya angka yang dikeluarkan dari hasil survei Litbang Kompas itu juga masuk rentang margin of eror lembaga survei lain.
"Kalai bicara angka sebenatnya kami tak beda jauh. Tapi banyak yang bilang kami pakai angka yang skeptis bukan optimis," jelas Toto.
Kata Toto, ketika ada yang melihat dan mengasosiasikan Litbang Kompas pada pemihakan, ia mengatakan hal itu tak benar. Sebab sejak dalam penyusunan konsep, pengambilan data, hingga analisa tak ada kecondongan apa pun ke Paslon 01 atau pun 02.
"Kalau ada personal peneliti yang punya kecondongan, maka itu urusan personal. Tapi kalau soal survei mereka netral. Dan itu sudah langgam kami sejak dulu," jelasnya.
Kata Toto, Litbang Kompas sebenarnya sudah pakai survei internal sejak Gus Dur, Megawati, SBY dan masuk Jokowi terus melakukan pengamatan dinamika pemerintahan yang naik dan turun.
"Kami mengapati grafik apresiasi pemeintah turun sampai titik terendah. Dan presiden tak mampu lagi mempertahankan kekuasaan.
Atau ada juga yang mampu melakukan rebound dan stabil akhirnya mampu mempertahankan kekuasaan," jelasnya.
Mengukur apresiasi, persepsi, dan pandangan masyrakat metodenya selalu disesuaikan dari waktu ke waktu. Dan ia menilai hal itu relevan dalam mengukur persepsi publik terhadap sebuah rezim.
Survei Litbang Kompas Dikritisi Indo Survei & Strategy (ISS)
