Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Presiden Jokowi diminta untuk tidak merebut tugas lurah. Hal itu terkait program Presiden Jokowi soal pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah, kepala desa, camat dan maksimal Pemda."Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis. Jadi, Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis," kata Fahri, melalui akun twitternya di @fahrihamzah, Jakarta, Kamis (22/3).Faktanya, kata Fahri, pembagian sertifikat itu hanya kamuflase atas penguasaan tanah oleh para kapitalis. Sebab, menurutnya, kapitalis semakin merajalela menguasai tanah termasuk tanah ulayat alias tanah adat.
											 Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
											 
											 
											 
											 
											 
											 KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Presiden Jokowi

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

















