
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Presiden Jokowi diminta untuk tidak merebut tugas lurah. Hal itu terkait program Presiden Jokowi soal pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah, kepala desa, camat dan maksimal Pemda."Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis. Jadi, Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis," kata Fahri, melalui akun twitternya di @fahrihamzah, Jakarta, Kamis (22/3).Faktanya, kata Fahri, pembagian sertifikat itu hanya kamuflase atas penguasaan tanah oleh para kapitalis. Sebab, menurutnya, kapitalis semakin merajalela menguasai tanah termasuk tanah ulayat alias tanah adat.Baca juga :
Usman Hamid Beberkan 7 Dosa Jokowi
Kata Fahri, penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta; mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa. "Semua jago dusta dan jago cipta fiksi dan beraneka rasa," tegas salah satu pendiri PKS ituLalu, tegas Fahri, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan.
Usman Hamid Beberkan 7 Dosa Jokowi
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Presiden Jokowi