Komisi I DPR Minta Dewan Pengawas RRI Profesional

Jakarta - Komisi I DPR meminta direksi dan dewan pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik (LPP RRI) bekerja profesional dan menjadikan lembaga radio milik negara itu berkelas internasional.

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengaku, hasil kerja manajemen RRI tak sesuai dengan aset dan anggaran yang dimiliki. Belum lagi anggaran yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun.

"Melihat aset yang dimiliki sangat tidak pantas target RRI ke depan hanya biasa-biasa saja. Menurut saya harus ada langkah yang lebih lagi. Saya belum lihat ada langkah-langkah yang bisa mentransformasi RRI menjadi lembaga radio sekelas yang kita inginkan," kata Charles, mencecar direksi dan dewas LPP RII, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1).

Charles pun membandingkan pendengar radio milik swasta Elshinta yang memiliki pendengar lebih dari 2,4 juta orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan pendengar RRI sangat jauh sekali yang hanya 75 ribu orang.

"Saya belum melihat adanya program-program ke depan yang bisa ikut mendukung industri musik nasional misalnya. Kita ingin melihat RRI seperti BBC. Saya ini pendengar radio setiap hari. Tetapi saya lebih sering di wawancara RRI Pro 3 dibanding mendengar RRI nya sendiri" katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu berpesan agar pada tahun 2018 ini, dengan infrastruktur yang lebih besar, dengan aset triliunan yang dimiliki RRI lompatannya tak bisa normatif lagi.

"Masa RRI kalah dengan radio daerah seperti Radio Banten. Kita ingin melihat RRI sebagai alat negara bisa mendodorng kepentingan negara," tegasnya.

Sehingga bangsa ini bisa melihat 2019 nanti RRI bisa jadi lembaga radio sekelas internasinal. Dia berharap tahun depan pendengar RRI bisa mencapai 1 juta orang.

"Bagaiamana mungkin kalau pendengar 75 ribu bisa mendorong ideologi Pancasila misalkan. Bagaimana RRI bisa melawan radikalisme, dan lain-lain. Angka-angka jangan ngibulin kita. Kita mau angka pendengar dari 75 ribu ke 1 juta orang tahun depan," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR Evita Nursanty. Menurutnya, RRI sudah tidak mampu lagi bersaing dengan radio lain. Di internal direksi dan dewas RRI, kata Elvita, cukup banyak isu-isu di RRI yang mencemaskan sepanjang tahun 2017.

"Isunya macam-macam. Ada terkait transparansi sehingga di demo karyawan, ada yang usia dirut yang katanya sudah melewati usia pensiun. Terus ada yang namanya peringkat dari Nielsen yang jauh menurun, itu yang kita baca dan dengar baik di media online maupun di media sosial," ucapnya.

Sementara, Anggota Dewas Freddy Ndolu mengatakan, batas usia pensiun direktur utama RRI masih dalam tahap pembahasan dewas. Namun menurutnya usia direktur utama RRI masih berlaku hingga 2021.

"Karena terkait PNS yang jelas 58 tahun. Kita direksi dan dirut non PNS. Artinya sejak terpilih sampai batas akhir masa bakti akan tetap bertugas. Dewas juga melihat perfomance dari dirut RRI masih dibutuhkan," katanya.

KEYWORD :

Komisi I DPR RRI Charles Honoris

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

Perayaan PSG Juara di Paris Berubah Menjadi Kericuhan

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara