Pertaruhan Komitmen Koalisi Jokowi di Tahun Politik

Jakarta - Jika melihat jumlah kursi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi di DPR, maka secara teoretis berjalan secara efektif. Karena lebih mudah dalam pengambilan setiap kebijakan di DPR. Lantas sejauh mana komitmen partai koalisi Jokowi di tahun politik?

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz mengatakan, kekompakan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KPPP) dapat diukur menggunakan Rice Index.

"Ini dapat dilihat dari lima kasus pengambilan kebijakan yang melibatkan Pemerintah dan DPR. Satu pembahasan RUU. Empat pembahasan Perpu," kata August, melalui rilisnya, Jakarta, Rabu (1/11).

Diterangkan August, Rice Index itu bertujuan untuk mengukur kekompakan atau disiplin fraksi pemerintah di DPR. Dari pengukuran tingkat disiplin fraksi, terdapat lima kategori penilaian, yaitu antara 100 s.d 91 sangat tinggi, 90 s.d 81 tinggi, 80 s.d 61 rendah, 60 s.d 41 sangat rendah. Sedangkan di bawah nilai 40 dikategorikan tidak ada disiplin fraksi.

Kata August, dari pengukuran Rice Index yang dilakukan pada pembahasan Perppu No. 1 Tahun 2015 Tentang KPK, Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri dan Perppu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Pajak, maka ditemukan tingkat disiplin fraksi pemerintah sangat tinggi dengan nilai 100 (Rice Index).

Namun, lanjut August, pada kasus pengesahan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, tingkat disiplin fraksi koalisi mengalami penurunan menjadi 73,33 persen dan masuk dalam kategori rendah.

"Menurunnya nilai Rice Index koalisi KPPP pada 2 kasus terakhir disebabkan beragam faktor. Seperti perbedaan kepentingan anggota koalisi dalam membaca produk regulasi usulan pemerintah. Atau bisa saja ‘ketiadaan’ atau ‘ketidakmampuan’ tim komunikator pemerintah dalam menerjemahkan regulasi kepada anggota koalisi," terangnya.

Dimana, pada pemungutan suara pembahasan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas, PAN mengambil langkah politik berbeda dengan anggota koalisi KPPP lainnya.

"PAN menolak opsi yang ditawarkan dalam dua produk regulasi usulan pemerintah. Akibatnya, PAN mendapat kritik dari internal koalisi. Bahkan muncul desakan agar Jokowi-JK melakukan perombakan kabinet dengan mencopot wakil PAN di Kabinet Kerja," katanya.

Diketahui, usia pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) genap tiga tahun. Konsolidasi dukungan parpol pemerintah terbilang terus mendapat ujian. Pada periode awal pemerintahan, dukungan hanya berasal dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

Koalisi ini awalnya hanya meraup 40.95 persen suara atau setara dengan 208 kursi parlemen (37.1 persen dari total jumlah kursi DPR). Dengan sebaran, PDI Perjuangan 109 kursi atau 19.4 persen. PKB dengan 47 kursi atau 8.4 persen. Partai Nasdem dengan 36 kursi atau 6.4 persen. Partai Hanura dengan 16 kursi dengan 2.9 persen.

Setelah pemerintahan berlangsung setahun, PPP, Partai Golkar, dan PAN bergabung dengan KPPP. Dengan masuknya tiga partai menjadi bagian KPPP, PPP dengan 39 kursi atau 7 persen, Partai Golkar 91 kursi atau 16.2 persen, dan PAN dengan 48 kursi 8.6 persen, praktis kekuatan koalisi yang awalnya minoritas berubah menjadi mayoritas dengan porsi penguasaan 68.9 persen kursi DPR.

KEYWORD :

Presiden Jokowi Kabinet Kerja Partai Koalisi

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

Perayaan PSG Juara di Paris Berubah Menjadi Kericuhan

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara