PKS dan PDIP
Oleh : Hersubeno Arief
Dunia maya sepanjang hari kemarin (29/10) dihebohkan “rencana” koalisi PKS-PDIP di Pilkada Jawa Barat (Jabar). Banyak nitizen yang marah-marah, ngamuk, bahkan ada yang mengancam “akan membumi hanguskan PKS” bila benar berkoalisi dengan PDIP untuk Pilgub 2018.
Kehebohan itu dipicu berita di sejumlah media online mengutip pernyataan Netty Heryawan, istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mengatakan jika koalisi PDIP-PKS terwujud, makan akan menghasilkan koalisi nasionalis-relijius.
Pernyataan Netty jika dicermati, sesungguhnya sangat normatif. Netty menyebut bila itu terwujud, maka dia akan ada di dalamnya, meskipun calon yang diusung, bukan dirinya.
Seperti kebanyakan kader PKS, Netty bersikap loyal apapun keputusan pimpinan. Apalagi sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid seperti dikutip media juga menyatakan terbuka kemungkinan koalisi PKS-PDIP di pilkada Jabar.
PDIP Bahas Strategi Jaga Kepercayaan Rakyat
Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan pernyataan Hidayat, maupun Netty. Sebagai politisi mereka harus bersikap diplomatis, dan membuka berbagai kemungkinan kerjasama dengan berbagai kekuatan politik lainnya. Apalagi faktanya koalisi antara PKS-PDIP sudah banyak terjadi di level pilkada. Yang terbaru pada pilkada Sulsel. PDIP memutuskan bergabung dengan Gerindra,PKS, dan PAN mengusung Nurdin Abdullah.
Hanya saja di level nasional, hubungan PDIP-PKS seperti minyak dengan air. Mereka tidak pernah bertemu dalam satu kepentingan, termasuk dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertarungan terakhir yang sangat keras terjadi dalam pembahasan Perppu ormas di DPR.
PKS bersama Gerindra dan PAN yang nota bene partai pemerintah, berada dalam kubu yang menolak. Sementara PDIP bersama partai koalisi pendukung pemerintah mendukung.
Pertarungan Jokowi dan Meikarta
Mengapa wacana koalisi PKS-PDIP di Jabar menjadi heboh? Setidaknya ada dua isu besar yang membuat pertarungan politik Jabar ini menarik.
Pertama, pertempuran besar Jokowi menuju 2019. Kedua, adanya isu kontroversi kota Meikarta.
Dua isu itu menjadikan pilkada Jabar mirip dengan Pilkada DKI 2017, namun jauh lebih menarik dan panas.
Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, PDIP dan Jokowi pasti akan berjuang mati-matian untuk memenangkan pilkada Jabar. Mereka tidak mau lagi kecolongan seperti di pilkada Banten, dan kekalahan yang menyakitkan di pilkada DKI. Pada dua pilkada Jabar (2008, 2013) PDIP selalu kalah. Pada Pilpres 2014 Jokowi juga kalah telak dari Prabowo di Jabar.
Jabar bagi PDIP dan Jokowi adalah killing ground. Selama dua periode, Jabar dipimpin oleh gubernur yang berasal dari PKS. Melihat sejarahnya sejak Pemilu 1955, partai-partai Islam juga selalu mendominasi perolehan suara. Jadi Jabar adalah wilayah “hijau” yang harus direbut.
Potensi partai koalisi pendukung pemerintah untuk kembali kalah pada pilkada Jabar, juga sangat besar. Sebagai provinsi yang berbatasan dengan Jakarta, Jabar terkena imbas langsung pertarungan politik Pilkada DKI 2017.
Banyak warga Jabar yang terlibat langsung dalam perang di dunia maya, dan berbagai Aksi Bela Islam (ABI) yang berhasil menumbangkan Ahok.
Pertarungan politik dengan polarisasi serupa pilkada DKI, berpotensi terulang di Jabar. Indikasinya terlihat cukup jelas ketika Nasdem mencalonkan Walikota Bandung Ridwan Kamil Gerakan untuk memboikot Ridwan Kamil bergema di media sosial, dan simpul-simpul gerakan Islam.
Kalkulasi semacam itulah yang sejak awal sudah dibaca dengan cermat oleh PDIP dan Jokowi. Hal itu menjelaskan mengapa kemudian Jokowi menawari Wagub Jabar Deddy Mizwar (Demiz) untuk mencarikan parpol pengusung. Jokowi coba menerapkan strategi merangkul untuk mengalahkan musuh. Demiz akhirnya diusung oleh koalisi Gerindra-PKS berpasangan dengan Ketua DPW PKS Jabar Achmad Syaichu.
Koalisi Gerindra-PKS adalah the dream team bersama PAN berhasil menumbangkan Ahok. Melihat mood di kalangan umat Islam, mereka berpotensi kembali mengulang kemenangan di Jabar.
Sayangnya di tengah jalan, koalisi Gerindra-PKS terancam pecah. Manuver DPD Gerindra Jabar membuat status Demiz-Syaichu menjadi tidak jelas.
Dalam kondisi seperti itulah PDIP melakukan manuver. Mereka melakukan berbagai lobi yang intensif untuk mendekati Netty Heryawan, termasuk juga mendekati Demiz. Pendekatan terhadap Netty bahkan sudah berlangsung jauh sebelumnya.
PDIP dengan jeli melihat peluang bahwa Netty sebagai istri seorang gubernur mempunyai jaringan luas, dan potensial mendulang suara.
Setidaknya ada dua kalkulasi politik mengapa PDIP melakukan manuver langsung menyerang ke jantung musuh terberat mereka, PKS.
Pertama, melihat apa yang terjadi di Jatim dan Sulsel, PDIP bersedia menurunkan posisi tawarnya dengan mengusung calon lain yang dinilai potensial menang. Dengan begitu PDIP terhindar dari kekalahan beruntun.
PDIP tetap mendapat keuntungan melalui akuisisi politik dengan menjadikan salah satu kandidat sebagai kadernya. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang nota bene kader PKB, sudah berganti baju menjadi kader PDIP.
Koalisi semacam ini juga bisa meredakan ketegangan politik dan polarisasi antara pendukung kelompok nasionalis-relijius yang belakangan ini kembali mengental. Dalam konteks Pileg dan Pilpres 2019 situasi semacam itu akan menguntungkan PDIP dan Jokowi.
Kedua, dengan berhasil merangkul Netty, atau Demiz maka PDIP dan Jokowi bisa memecah kekuatan umat. Dengan begitu Ridwan Kamil calon yang diusung oleh koalisi partai pemerintah (Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar) bisa melenggang dan memenangkan pertarungan.
Tugas utama Ridwan Kamil mengamankan Jokowi pada Pilpres 2019, dan berbagai kepentingan pemerintah pusat lainnya di Jabar.
Melihat keteguhan sikap Demiz, dan loyalitas Netty sebagai kader PKS, skenario itu tampaknya akan sulit terwujud. Netty sudah berkali-kali menolak, dan menegaskan sikapnya yang mengikuti garis partai.
Skenario itu juga pasti sudah dibaca oleh pimpinan Gerindra, dan PKS. Bila Gerindra dan PKS dapat menyatukan barisan, apalagi ditambah dengan PAN yang sudah menyatakan akan mendukung Demiz, maka pengulangan kemenangan seperti di Pilkada DKI sangat terbuka.
Jangan lupa di Jabar terdapat kontroversi pembangunan kota Meikarta yang sejak awal ditentang oleh Demiz. Meikarta akan menjadi sebuah isu panas seperti Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Isu ini bisa menyatukan simpul-simpul masyarakat madani.
Sikap Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang kembali “pasang badan” dengan menghadiri topping off tower Meikarta, semakin memperkuat asosiasi bahwa Meikarta sama dengan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Bila calon yang didukung pemerintah memenangkan pilkada Jabar, maka dipastikan pembangunan Meikarta akan berlanjut. Bila sebaliknya, maka tarik menarik kepentingan seperti yang terjadi antara pemerintah pusat c/q Luhut Panjaitan dengan Anies-Sandi bakal terulang di Jabar.
KEYWORD :Opini Pilkada Jabar hersubeno arief
