Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah
Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak pantas untuk mengajukan Judicial Review atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pihak yang melakukan gugatan di MK adalah mereka yang secara pribadi dirugikan oleh UU atau keputusan UU yang ada. "Miris mendengar pegawai KPK kembali berpolitik dengan menganggap diri rugi akibat adanya Pansus angket KPK lalu menuangkan Judicial Review," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7).Hal itu menanggapi sikap pegawai KPK yang mengajukan uji materi pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang mengatur tentang hak angket DPR ke MK.Baca juga :
Ada Parpol Kampanye Terselubung, Fahri Hamzah Minta Gugus Tugas Pemilu 2024 Turun Tangan
Ada Parpol Kampanye Terselubung, Fahri Hamzah Minta Gugus Tugas Pemilu 2024 Turun Tangan
Angket KPK Pansus Angket KPK Fahri Hamzah