Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi

Golkar mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan Dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu.

Komisi II DPR RI menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan di Provinsi Maluku.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027.

Saya juga minta sama teman-teman pimpinan Komisi II segera digelar saja RDP dengan semua penyelenggara pemilu.

Kami sudah punya data, kami sudah punya videonya semua, data tertulis, kemudian poin-poin yang disampaikan, videonya juga sudah lengkap semua.

Selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, serta masukan-masukan lain yang dianggap perlu

Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain.

Kalau secara moral, mereka jangan maju lagi. Ini bukan urusan Gibran. Saya tidak ada urusan soal Gibran. Ini menyangkut moral bangsa, berbangsa dan bernegara.

Kepada ketua dan anggota Panja RUU Pemilu, kami ucapkan selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik