Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor,

Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andeas Hugo Pareira mengatakan bahwa RUU tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mengganggu independensi Komnas HAM.

Tidak ada perlindungan, baik dari sisi hukum maupun sisi lainnya. Bahkan saya tegaskan, jangan sampai pemerintah hanya memanfaatkan keberadaan para petani.

Indonesia dinilai harus segera membangun regulasi yang komprehensif untuk mengantisipasi dampak perkembangan AI khususnya terhadap perlindungan hak cipta.

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik