RUU ini dinilai cacat hukum serta tidak sesuai dengan semangat tenaga kesehatan Indonesia.

Jadi sebenarnya kenapa ada penolakan terhadap rancangan Omnibuslaw ini, karena memang semangatnya bukan semangat untuk membela masyarakat tapi lebih kepada kalangan pengusaha.

Keberanian LaNyalla dalam membela kepentingan buruh tercermin pada sikapnya yang secara konsisten menolak omnibuslaw, bahkan sebagai Ketua DPD RI LaNyalla membentuk pansus omnibuslaw.

RUU Omnibuslaw Ciptaker klaster UMKM harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan - persoalan klasik yang dihadapi pelaku UMKM

RUU Omnibuslaw Ciptaker klaster UMKM dinilai memberi kemudahan regulasi bagi para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha

RUU Omnibuslaw Ciptaker soal UMKM dianggap belum memberikan kepastian dan menunjukan keberpihakannya kepada pelaku UMKM

F-PKS ikut hadir membahas RUU Omnibuslaw Ciptaker karena ingin ikut mengawal sejak awal RUU tersebut.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akan berpotensi membuka lebar keran Impor.

“Kalau kita mau negara maju, ya, harus terbuka terhadap investasi. Tidak membuat rumit perizinan,” katanya.

"BMI dengan tegas menyatakan menolak rencangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM," kata Farkhan