Keterlambatan Ditjen Perhubungan Laut dalam memberikan izin operasi TUKS menyebabkan biaya tinggi bagi industri.

VTS juga berfungsi dalam mendorong efisiensi bernavigasi.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menjadi perangkat hukum yang berwenang memastikan pelaksanaan kewajiban penggunaan dan pengaktifan AIS Kelas B.

Keamanan pelabuhan yang baik akan meningkatkan kepercayaan dari pengguna jasa.

Sanksi juga berlaku bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia.

Perumusan dokumen tersebut agar mendapatkan keuntungan bagi kemashalatan bangsa dan negara.