Hinca Panjaitan menilai pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden.

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Praktik tersebut dilakukan secara terstruktur sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)

Integritas pejabat publik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ditjen Imigrasi akan menyiapkan pejabat pengganti, jika KPK menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diamankan.

KPK) mengamankan sejumlah pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Jakbar) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan.

Kita harus melihat ada ekstensi BUP tetap harus menjaga kesehatan regenerasi atau kategorisasi terhadap tiga jenjang yang ada di dalam kepolisian dan 21 tingkat