Pimpinan DPR RI menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak menghadiri Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara.

DPR RI mempromosikan Bali sebagai surga pulau yang subur dengan beragam seni, budaya dan pariwisata melalui forum Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs), di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (6/9).

DPR RI mengajak seluruh delegasi Forum Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghentikan pembantaian warga muslim Rohingya oleh militer Myanmar.

Forum Parlemen Dunia dengan anggota 49 negara yang diprakarsai DPR RI menghasilkan 17 sasaran dan 169 target pembangunan berkelanjutan.

Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration.

Tema utama yang dibahas dalam Sidang IPU kali ini sebenarnya mencakup isu-isu besar, seperti penanganan pengungsi Rohingya,  perlindungan terhadap buruh migran, penanggulangan terorisme, juga usulan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) untuk kedua kalinya pada 12–13 September 2018 mendatang.

Kesempatan berbicara di hadapan pimpinan parlemen dunia dimanfaatkan Ketua MPR Zulkifli Hasan untuk menjelaskan kehidupan antar umat beragama di Indonesia

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong parlemen dunia meningkatkan kerja sama lintas sektor serta melakukan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur dan kemitraan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke energi berkelanjutan.

DPR RI untuk ketiga kalinya menyelenggarakan forum parlemen dunia bertajuk World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) pada 4-5 September 2019 di Bali, yang tahun ini akan mengangkat tema “Combating inequality through Social and Financial Inclusion”.