Ini bukan cuma untuk saya pribadi, tapi jadi pengingat agar saya tetap konsisten mendengar dan memperjuangkan suara masyarakat.

Penegakan hukum harus adil dan merata, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan. Masyarakat di pulau terluar juga berhak mendapatkan akses keadilan yang sama.

Kami mengapresiasi BEM FH UI dan IKM FH UI yang merespons cepat kasus kekerasan seksual ini dengan menggelar semacam ‘RDPU’ secara terbuka.

Komite Nasional Advokat Indonesia gelar halal bihalal dan beri bantuan untuk hal ini

Sebagai bentuk tanggung jawab, saya telah melakukan komunikasi untuk melakukan safari silaturahmi ke sejumlah pihak dengan didampingi tokoh masyarakat.

Kita tidak bisa menggeneralisasi semua kritik itu baik, tetapi juga tidak bisa menyebut semuanya buruk. Kritik yang berkualitas tentu kita tindak lanjuti.

Kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk hukum lama, melainkan menjadi langkah transformasi dari sistem hukum kolonial.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia