KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

Sejumlah massa menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 24 April 2026.

Ahmad Sahroni mendukung Polri bersama Kementerian Pertanian (Kementan) mengusut tuntas kasus pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,3 triliun.

Mahkamah Agung (MA) RI bekerja sama dengan KPK untuk meningkatkan integritas hakim seluruh Indonesia melalui pendidikan antikorupsi.

Indonesia perlu memperkuat diplomasi preventif melalui jalur bilateral maupun multilateral, termasuk mendorong de-eskalasi antara pihak-pihak yang berkonflik.

Legislator PKB meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan harga demi melindungi daya beli masyarakat.

Komisi III DPR mengingatkan jajaran kepolisian di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai potensi peredaran vape yang mengandung zat berbahaya etomidate.

Partai NasDem mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 naik berlaku hingga di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, merespons tegas pengungkapan kasus beras premium abal-abal yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Komisi V DPR RI Irine menyampaikan komitmen pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas di wilayah kepulauan.