KMS kini aturannya lebih sederhana dan lebih memiliki kepastian hukum serta termasuk objek PPN dengan besaran tertentu sesuai pasal 9A Undang-Undang PPN
Sistem tersebut dirancang untuk melakukan beberapa fungsi pengembangan kompetensi, seperti Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Kalender Diklat, Registrasi Online, LMS, KMS, e-sertifikat, Data Alumni, Data Pengajar, Data Perlengkapan PK.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KMS Ronny mengonfirmasi hal tersebut kepada pengusaha Rahmat yang dihadirkan sebagai saksi perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki.