Terkait pengelolaan kebun sawit, bagi Kementrans bukan hal yang baru. Kawasan-kawasan transmigrasi yang ada di Sumatera mayoritas mengelola komoditas sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong generasi Z (Gen Z) mengoptimalkan berbagai produk hilirisasi kelapa sawit

Pemerintah harus tegas dan segera periksa perusahaan-perusahaan sawit dan minyak sawit lainnya.

Menkeu jangan sekedar melontarkan narasi di media. Bila memang ada bukti manipulasi itu maka sudah sewajarnya perkara ini diproses hukum.

Kejagung mengajukan kasasi terhadap advokat Marcella Santoso dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan TPPU.

Kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan umum setelah dilaporkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa penjualan ekspor SDA seperti batu bara dan kelapa sawit wajib dikelola oleh BUMN.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengeluhkan masih sulitnya petani mengakses dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendorong generasi Z menjadi pelaku sawit yang adaptif dan kolaboratif.

Menurut data BPS 2024, Sultra memiliki 61.150 hektare lahan perkebunan sawit. Namun, Sultra juga menjadi provinsi dengan produktivitas terendah se-Indonesia