KPK menyoroti empat permasalahan tata kelola e-katalog Alkes di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itu berdasarkan hasil kajian tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK.

Nasir optimistis, motor listrik Gesits akan menarik minat konsumen bila sudah tersedia di e-katalog.

Implementasi pengadaan barang/jasa melalui e-katalog tidak hanya membuat pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel, tapi mampu meningkatkan kinerja lembaga

KPK meminta agar lembaga negara, kementerian dan pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan e-Katalog dan marketplace dalam pengadaan barang dan jasa.

Dengan penyediaan barang/jasa dalam negeri lewat E-Katalog, diharapkan penggunaan produksi dan barang/jasa dalam negeri semakin meningkat.

Setiap pihak yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini wajib mengikuti proses lelang untuk kemudian bisa terdaftar dan menyediakan produk dalam e-katalog sesuai standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Klinik ini bertujuan untuk menjembatani komitmen Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung program P3DN.

tersedia 1 juta produk dalam daftar e-katalog sebanyak 200.000

Pelaku usaha hanya perlu mendaftar melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) kemudian mengisi kualifikasi di dalam Sistem Kinerja Penyedia (SiKAP)

Kewajiban berlabel SNI semestinya disematkan pada produk-produk tertentu yang hanya terkait dengan keselamatan pengguna saja.