Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 (IHPS II 2024) dari BPK.

Hal tersebut termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

IHPS II/2022, dimuat ringkasan dari 388 LHP yang terdiri atas 1 LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja, dan 201 LHP dengan Tujuan Tertentu

Tanah seluas 87,90 juta meter kubik (m2) pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat

Hal itu berdasarkan hasil Ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II pada 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan rentetan masalah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bernilai triliunan. BPK menyimpulkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp 1,18 triliun

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat ini dalam rangka tindak Lanjut atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI Semester I tahun 2020 sebagai bentuk implementasi dan tanggung jawab DPD RI dalam pengawasan penggunanaan APBN. 

DPD RI menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa dengan agenda penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2020 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2020, Selasa (10/11).

DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II  tahun 2019, disertai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 dan penyampaian IHPS II Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).