Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato di Sidang Tahunan

Terkait tuntutan di bidang energi dan minerba yakni mendesak Presiden mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 serta minta mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel, rasanya hal tersebut sangat wajar

Saya mencurigai rencana revisi PP minerba ini untuk mengakomodasi permintaan PTFI yang kelihatan begitu bernafsu untuk bisa memperbarui izin usaha pertambangan mereka, meskipun waktunya tidak memenuhi regulasi yang ada.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI)diterpa isu gaji fantastis mencapai Rp70 Miliar. Benarkah?

Jangan seperti menolong anjing kejepit. Setelah memberikan sekian banyak kemudahan dan dispensasi dengan mengizinkan ekspor konsentrat tembaga, meski sudah melanggar UU Minerba, eh kini malah freeport mbalelo tidak mau membayar denda.

Keliling Smelter, Menaker Ingin Pastikan K3 Diterapkan dengan Baik