Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar pengurangan risiko kecelakaan berjalan optimal.

Sistem persinyalan kereta api yang belum terintegrasi dinilai menjadi salah satu persoalan krusial dalam aspek keselamatan perkeretaapian nasional.

Pengembangan dilakukan KPK dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Mei 2026. KPK mendalami proyek jalur kereta di Sumatera Selatan.

Kecelakaan beruntun atau tabrakan dari belakang menjadi salah satu jenis insiden yang paling sering terjadi di jalan raya, terutama di jalan tol

Rentetan kecelakaan kereta api yang terus berulang dinilai menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

Angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih memprihatinkan dan bahkan cenderung meningkat.

Komisi V DPR mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, KemenPU, Polri, KAI, dan Pemda melakukan sinkronisasi data menyelesaikan perlintasan sebidang.

Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perlintasan sebidang usai kembali terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah dan KAI mempercepat proyek double-double track (DDT) menyusul insiden kecelakaan kereta di Bekasi.

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhub Dudy Purwagandhi, KNKT, hingga KAI terkait insiden kecelakaan Kereta Api dengan KRL di Stasiun Bekasi.