DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Roh utama UU ini adalah menjamin keterpaduan program bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan agar tepat sasaran

UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Regulasi ini mengatur tata kelola SDI melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, hingga siklus SDI.

Apakah hasil pembahasan RUU SDI dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan RUU SDI sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa.

Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel

Afriansyah berharap, SDI turut andil memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan proses izin investasi di Indonesia yang berbelit hingga molor 1-2 tahun. Keluhan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.

Jangan terpengaruh begitu mudah untuk menanamkan uang, apalagi uang tersebut dana umat.

BSDI akan bertindak sebagai wali data nasional sekaligus memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sistem tata kelola data secara nasional.