Ketua DPR RI menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut.

Putusan MK ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia harus terus berbenah.

Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri Tahun 2026 dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Cilacap.

KPK mendalami praktik pemerasan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman dengan memeriksa Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya pada Selasa, (5/5).

KPK mendalami sejumlah pihak yang menjadi pemodal politik bagi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat mengikuti Pilkada 2024.

KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah pada Jumat, 13 Maret 2026

Masukan para akademisi dan NGO terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan bagian penting dari meaningful participation dari publik.

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kami hanya menyampaikan saja sebetulnya apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh.