Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan kerja keras para penyelenggara negara, tetapi juga memerlukan peran media massa yang independen dan kritis

KPK menindaklanjuti 57 laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang terindikasi tidak sesuai wajib lapor.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Zaini memiliki kekayaan sebesar Rp25.567.639.655 atau sekitar Rp25,5 miliar.

PP TUNAS mewajibkan setiap penyelenggara platform menerapkan pelindungan anak sejak tahap perancangan layanan atau safety by design

Kemnaker mengapresiasi partisipasi perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mitra penyelenggara Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II 2026

Kemnaker mewajibkan perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam WLKP

KPK mengungkap masih ada sejumlah manajemen BUMN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mendalami dugaan aliran uang korupsi kuota haji dari biro travel haji selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kepada pejabat di Kementerian Agama.

KPK memastikan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.

KPK mendalami dugaan keuntungan tidak sah yang didapatkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam jual beli kuota haji tambahan tahun 2023-2024.