ICW menyampaikan 11 tuntutan yang pada pokoknya mendesak pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu.

MPR mengajak semua elemen bangsa meneguhkan kembali komitmen terhadap agenda pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001.

Sisi lain jaringan kolusi dan nepotisme (KKN) terselubung yang dilakukan Jokowi, banyaknya jabatan elit yang diisi karena faktor kontribusi politik pada Jokowi mengindikasikan gerakan kekecewaan itu.

Ganjar Pranowo mengangkat isu korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam pidatonya saat berbicara di acara Hajatan Rakyat di Kota Cirebon, Sabtu (27/1).

Bukti-bukti menunjukkan, bahwa Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Iriana dan Joko Widodo telah melanggar Pasal 5 angka 4 yang menyatakan: `Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme`.

Sistem politik represif rezim Orde Baru dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah mendorong kita untuk membangun sistem yang lebih demokratis dan membentuk lembaga yang secara khusus memerangi praktik koruptif dalam mengelola negara.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16/10/2023, seolah-olah telah memberi imunitas kepada beberapa pihak sebagai kebal hukum misalnya terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Dalam gugatan, Almas disebutkan telah mencatut nama Universitas Negeri Surakarta. 

Penguasa secara telanjang merevisi aturan main agar kekuasaannya langgeng.

Fauzan Luthsa dari Famred, pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini telah terjadi penabrakan tatanan demokrasi dan nepotisme secara terang benderang.