Pemerintah mendorong Indonesia menjadi perancang standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang otentik dan berbasis kondisi domestik.

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mengimbau seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk tetap tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan.

DPR RI meminta agar pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pajak tidak menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan rasa takut.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Ketika memberikan mobil keliling maupun motor keliling kepada pemerintah daerah, harus dipastikan betul apakah mereka mau atau tidak menganggarkan bensinnya

Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masih menghadapi tantangan serius.

Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi menekankan bahwa pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker harus mampu menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

DPR RI secara konsisten mendorong kepentingan Indonesia dengan mempererat hubungan antarparlemen, memperkuat kerja sama internasional

Komisi XII DPR RI akan mengevaluasi putusan MK yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi ormas.