Fuad diduga turut mengelola kuota haji khusus yang berasal dari kuota haji tambahan. 

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum.

Fuad saat ini sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.

Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pada RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Komisi X DPR RI mendorong penguatan anggaran BPS pada Tahun Anggaran 2027 dengan menyetujui usulan tambahan pagu indikatif sebesar Rp4,278 triliun.

Sikap saya tegas, sebelum prioritas alokasi anggaran diperbaiki dan lebih berpihak pada fungsi substantif pelayanan HAM, usulan tambahan belum bisa disetujui

Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung dua program utama PPATK.

Fuad sedianya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.