Masalah tersebut bisa dipertanyakan oleh DPR jika Komisi III saat rapat bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Transportasi online ini permasalahan pelik, kita tahu saat ini banyak inovasi dan perkembangan teknologi yang perlu direspon oleh regulasi yang kuat.

Tindakan tersebut merupakan sebuah kemajuan karena sebelumnya sangat jarang ada anggota bahkan pimpinan DPR yang bersedia menerima pengunjuk rasa, baik di luar mapun di dalam Gedung DPR.

Narkoba tidak bisa ditolelir

Seharusnya Sekjen DPR lebih arif dalam menyikapi isu ini, dan jangan lemparkan kesalahan ke pihak lain kalau kemudian dia menjadi sasaran tembak dari kebijakan yang dianggap keliru oleh publik.

Kebijakan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar jadi sorotan publik. Kebijakan yang kerapkali dikeluarkan Indra bahkan dinilai telah merusak citra DPR RI sebagai lembaga negara.

UU itu dibuat oleh DPR sendiri tetapi mereka justru yang paling terdepan menjadi pelanggarnya

Aksi politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang bertingkah layaknya seorang lawyer pada kasus pengeroyokan tenaga kesehatan (Nakes) di Bandar Lampung oleh tiga pelaku di bawah umur menuai kritik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan jika proses uji kelayakan dan kepatutan (Fit And Proper Test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki kelebihan atau kekhususan dibandingkan dengan uji kelayakan dan kepatutan untuk instansi pemerintah lainnya.