Rentetan kecelakaan kereta api yang terus berulang dinilai menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

Angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih memprihatinkan dan bahkan cenderung meningkat.

Komisi V DPR mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, KemenPU, Polri, KAI, dan Pemda melakukan sinkronisasi data menyelesaikan perlintasan sebidang.

Anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap.

Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perlintasan sebidang usai kembali terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah dan KAI mempercepat proyek double-double track (DDT) menyusul insiden kecelakaan kereta di Bekasi.

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhub Dudy Purwagandhi, KNKT, hingga KAI terkait insiden kecelakaan Kereta Api dengan KRL di Stasiun Bekasi.

Dukungan SDM juga harus memadai baik untuk kejaksaan maupun kepolisian, termasuk terkait sertifikasi penyidikan, dan itu tentu menyangkut dengan anggaran.

Gunung ini belum pernah tercatat meletus dalam sejarah manusia, namun sinyal terbaru menunjukkan sistem vulkaniknya mulai bergerak dan perlu dipantau serius

Pemerintah tak kunjung merespon permintaan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementrian Kehutanan, Februari 2026 lalu.