Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyampaikan hasil pembahasan dua RUU tentang kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia dan Turki

Menaker Yassierli sebut data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran

Komisi XII DPR RI akan mengevaluasi putusan MK yang memperketat aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi ormas.

Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.

Terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026.

Persetujuan diberikan setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat.

Habiburokhman mengkhawatirkan, tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, esensi dari undang-undang ini akan bergeser.

Ini bentuk konsistensi pemerintah agar program sosial tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Mereka sesungguhnya sangat mengharapkan hadirnya negara dalam bantuan hukum bagi masyarakat lemah