Proses RUU Perampasan Aset yang berjalan alot selama ini justru mencerminkan sikap hati-hati, bukan kelambanan.

Jadi nanti tentu ada reward and punishment. Itu kan prinsip undang-undang begitu. Itu adalah dasar kita untuk menentukan keadilan di dalamnya.

Berdasarkan pandangan mini dari kedelapan fraksi, secara keseluruhan menyetujui konsepsi hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan

Jangan sampai ini kita ingin membersihkan rumah dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi maka ini bisa jadi bencana justru.

Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dan kepentingan investasi.

Baleg DPR menggandeng pelaku usaha dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat guna memperolah masukan yang komprehensif.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto meminta aparat penegak hukum mengusut kasus secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

Baleg DPR menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini.

Wakil Ketua Baleg DPR, Iman Sukri mengatakan regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.