Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu (3/9) lalu.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar terkait pengantar RKA OJK Tahun Anggaran 2026.

Agendanya hari ini adalah pembahasan RKA K/L (kementerian/lembaga) dan RKP K/L tahun 2026.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dengan menghukum pembayaran ganti rugi Rp920 miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat pada tahun 2016-2019.

Hari ini kita terima tapi pembahasan dan penjelasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat konsultasi BPK dengan Komisi XI sebelum tanggal 14 Juli. Hasil pembahasan itu akan kita sampaikan kepada menteri keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN. Jadi kita menjalankan amanat Undang-undang BPK pasal 35 juga.

Pak Wakapolri, kami baru mendapat kabar bahwa semalam ada lagi peristiwa polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Dan dalam rangka pembahasan anggaran RKA-KL 2023, kita harapkan pendidikan mental daripada adik-adik kita di Polri khususnya yang masih berpangkat Brigadir apalagi mungkin baru pegang senjata mungkin bisa dievaluasi atau bisa diperketat lagi.

Pernyataan itu menanggapi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan Tahun 2023.

RKA tahun 2022 sesuai Nota Keuangan RAPBN 2022 mencapai  Rp3.102 388.046.